Langkat - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Langkat kembali menggugah perhatian publik dengan pernyataan keras yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Langkat. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, IMM Langkat mempertanyakan kejelasan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.(23/06/25).
"Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas! Dana CSR yang seharusnya menjadi hak masyarakat harus jelas keberadaannya. Tanyakan pada Bappeda: dana CSR itu sekarang ada di mana?" tegas Ketua PC IMM Langkat, Tidio
Menurut IMM, selama bertahun-tahun dana CSR seolah menjadi "rahasia negara", tanpa kejelasan arah dan tujuan, ataupun data realisasi. Padahal, perusahaan-perusahaan besar terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan energi telah lama menjalankan operasinya di Langkat.
*Minim Transparansi, Masyarakat Dirugikan*
IMM menyoroti bahwa minimnya transparansi dalam pengelolaan CSR berdampak langsung pada lambatnya pembangunan sosial di tingkat desa. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat yang seharusnya dapat diperkuat oleh dana CSR justru stagnan.
"Jika dana CSR benar-benar disalurkan sebagaimana mestinya, mengapa masih banyak desa yang kekurangan akses air bersih dan jalan rusak bertahun-tahun tak tersentuh pembangunan?" tanya Tidio dengan nada tajam.
*Desakan Audit dan Investigasi*
IMM Langkat secara resmi mendesak Pemkab Langkat melalui Bappeda untuk membuka data lengkap mengenai Jumlah dana CSR yang masuk sejak 5 tahun terakhir.
Perusahaan penyumbang dan sektor alokasi dana.
Proyek-proyek CSR yang telah direalisasikan.
Mekanisme pengawasan dan evaluasi CSR.
Lebih jauh, IMM juga akan mengirim surat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI untuk mengawal isu ini jika tidak segera ada respons dari pihak pemerintah daerah.
"Jangan jadikan CSR sebagai ladang basah yang hanya menguntungkan elite birokrasi. Ini soal keadilan sosial," pungkas Tidio. (RS)